PKS sindir PDIP tak pernah ungkit HAM saat Prabowo cawapres Mega

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini mengungkit dosa politik Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM dan penculikan. Namun, persoalan ini dinilai sudah selesai dan proses penegakan hukum sudah dijalankan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai yang sedang intens menjalin koalisi dengan Gerindra melihat persoalan HAM bukan menjadi perkara besar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di pilpres nanti. Menurut dia, pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo sudah selesai.

"Beliau sudah menjelaskan, pada prinsipnya hukum sudah dijalankan, pengadilan sudah dilakukan, vonis sudah diberikan," ujar anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5).

Hidayat merasa heran jika tiba-tiba isu ini kembali ramai diperbincangkan. Sebab pada tahun 2009, kata dia, saat Prabowo menjadi cawapres Megawati, hal itu tidak jadi soal.

"Semua tahu pada tahun 2009 Megawati gandeng Prabowo sebagai cawapres, enggak dipermasalahkan toh, enggak ada yang menganulir," terang dia.

Dia menilai, sangat penting bagi kehidupan bangsa untuk memperjuangkan HAM. Hal ini juga akan menjadi konsen PKS jika nanti benar-benar memerintah saat berkoalisi dengan Gerindra.

"Penting betul berikan jaminan terhadap HAM, kepastian hukum dan kebebasan beragama. Kita tidak ridho dengan politik culik-menculik, hukum sudah pernah dilakukan, vonis pernah diberikan," tegas dia.

Dengan alasan itu, PKS berminat untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Apalagi, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres dan tak pernah jadi persoalan tentang HAM itu. (merdeka.com)