Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini Golkar dan Demokrat merupakan partai koalisi yang paling gencar suarakan agar PKS didepak dari Setgap dan mendesak tiga menteri asal PKS, yakni Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring dan Mentan, Suswono mengundurkan diri dari jabatannya.
Hal itu dipicu PKS menjadi satu-satunya partai koalisi yang menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikan harga BBM dalam waktu dekat ini dan tidak menghadiri undangan rapat Setgap untuk membatas APBN-P di kediaman Wapres Boediono beberapa waktu lalu.
"Boleh jadi ada partai yang ingin incar kursi menteri PKS, tapi saya kira ini bukan pemicu utama. Sebab, siapa yang mau jadi menteri dalam sisa waktu setahun ini?," kata Kamarudin kepada pesatnews.com, Sabtu (8/6/2013).
Namun, dia memaparkan faktor yang membuat partai koalisi geram melihat tingkah PKS dan ingin segera mendepaknya adalah seringnya PKS berbeda pendapat dalam hal keputusan yang diambil oleh Setgap. Diantaranya, kenaikan harga BBM tahun, kasus bank century, kasus pajak dan lainnya. "Saya kira ada beberapa sikap PKS yang bikin koalisi meradang. Pertama, ini bukan kali pertama PKS berseberangan dengan partai sekoalisi," ujarnya.
Selain itu, kata dia, PKS memanfaatkan isu penolakan kenaikan BBM ini sebagai bentuk meraih simpatik rakyat atas beberapa kasus korupsi yang melanda PKS. "Kedua, PKS dituding mempolitisir isu BBM demi perbaikan citra pasca kasus sapi," ungkapnya.
Dia menambahkan, hal ini menjadi sandungan bagi partai pemimpin Setgap (Demokrat) untuk mendongkrak elektabilitasnya agar mampu memenangi pemilu 2014. Dimana, pada pemilu 2009 lalu, Demokrat berhasil memenangi pemilu setelah menaikan harga BBM dan memberikan Bantuan Langsung Sementara (BLS) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang mampu dimanfaatkan Demokrat untuk meraih simpaktik rakyat.
"Ketiga, Demokrat yang harus mengamankan APBN bingung mencari peluang untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya," tutup Kamarudin.[suaranews]
