Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbedaan sikap terkait kenaikan harga
BBM bersubsidi dapat ditanggapi dengan etis. Khususnya untuk partai
yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, sekretariat gabungan
(setgab).
"Ini negara demokrasi, karenanya berbeda pendapat
adalah hal lumrah. Kita hendaknya saling menghormati," kata anggota
Majelis Syura PKS, Hidayat Nurwahid, saat dihubungi Republika, Jumat
(7/6).
Ia menyayangkan adanya anggota koalisi di setgab yang
menuding PKS tengah melakukan manuver politik. Penolakan tersebut
ditegaskannya bukan sebagai pencitraan. Karena sikap yang sama sudah
disampaikan partainya beberapa kali sebelumnya.
Hidayat justru
mempertanyakan itikad pemerintah yang tetap bersikeras menaikkan harga
BMM. Termasuk pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Kebijakan
semacam ini mengingatkannya kepada program bantuan langsung tunai (BLT)
yang dulu juga muncul menjelang pemilu. "Karena itu, wajar bila ada
masyarakat yang memplesetkan kepanjangan BLSM itu sebagai beli langsung
suara masyarakat," sindirnya.[ROL]