JAKARTA, Jaringnews.com - Politisi PKS, Indra, mengatakan bahwa vonis ringan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor kepada Angelinda Sondakh, tidak mampu memberikan efek jera. Terlebih lagi, sambung dia, vonis tersebut tidak mengharuskan Angie--sapaan Angelina--mengembalikan uang yang dikorupsinya, sesuai tuntutan jaksa.
Seperti diketahu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 12 tahun penjara terhadap Angie. Namun, Kamis (10/1) kemarin, hakim memutuskan menghukum penjara Angie selama 4,5 tahun.
"Putusan Angelina Sondakh yang ringan dan dengan tidak disitanya uang hasil korupsi, maka JPU KPK sebaiknya mengajukan banding. Selain itu, vonis AS ini harus jadi bahan evaluasi dan pembelajaran buat KPK," ujar dia kepada Jaringnews.com via pesan singkat, Jumat (11/1).
"Kenapa KPK dalam menangani kasus Angie tidak menggunakan UU 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang? Padahal kita sudah sama-sama tahu UU tindak pidana korupsi tidak cukup optimal dalam perampasan aset koruptor," tambah anggota Komisi III DPR RI ini.
Ia menilai, putusan terhadap Angie mengakibatkan pengembalian aset negara tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga tidak mampu memberikan efek jera.
"Padahal AS dinyatakan terbukti melaukan korupsi dengan menerima uang dari Group Permai sebanyak Rp 2,5 miliar dan US$ 1,2 juta. Jadi rasanya janggal apabila dinyatakan terbukti menerima uang, tapi tidak ada perintah pengembalian ke negara," katanya.
Meski begitu, Indra mengatakan bahwa apapun putusan hakim harus dihormati.
"Hakim punya kewenangan untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak, asetnya atau hasil korupsinya disita atau tidak," pungkasnya.
*http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/31776/pks-kpk-harusnya-dakwa-angie-dengan-uu-pencucian-uang
