“Dana charity kami lebih 300 miliar per tahun. Tapi tidak cukup untuk membiayai roda organisasi PKS,” ujar Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta dalam diskusi 'Partai Politik Masih Perlu Ga Sih? Mencari Akar dan Solusi Korupsi Politik'. Acara tersebut dihelat Harian Republika bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri di Universitas Padjadjaran (Unpad), Ahad (18/3).
Menurut Anis, setiap anggota Fraksi PKS DPR, gajinya setiap bulan dipotong Rp 20 juta. Untuk DPRD provinsi dipotong Rp 6 juta per bulan, dan potongan Rp 2 juta per bulan bagi DPRD kabupaten/kota. Adapun kalau kader PKS mendapat honor tambahan, imbuh dia, maka diberlakukan sumbangan absolut kepada partai sebanyak puluhan persen.
Meski dana yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, Anis mengaku pengeluaran PKS lebih besar dari itu. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar ada anggaran yang diambil dari APBN untuk dialokasikan kepada partai.
Tujuannya, kata dia, agar parpol bisa hidup normal dan tidak mencari pembiayaan lewat jalur ilegal. “Perlu ada kontribusi APBN untuk program pendidikan dan pengkaderan parpol. Ini agar politisi yang duduk di DPR bisa berperan memperjuangkan aspirasi rakyat,” saran wakil ketua DPR tersebut. [REPUBLIKA]
