Seperti sikapnya selama ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengukuhkan keputusannya, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Keputusan ini menunjukkan FPKS konsisten bersama penderitaan rakyat.
"PKS istiqomah dengan sikap-sikapnya sebagaimana pidato Presiden PKS dalam pembukaan dan penutupan Mukernas PKS. PKS adalah senantiasa bersama rakyat dan berjuang bersama rakyat," kata Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Setelah mencermati postur anggaran yang mengalokasikan subsidi Rp 225 triliun, FPKS memandang cadangan fiskal dan subsidi masih memungkinkan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. "Karenanya FPKS konsisten bersama penderitaan rakyat, maka FPKS menolak kenaikan harga BBM," ucap Abdul Hakim.
PKS juga menolak amandemen (perubahan) pasal 7 RUU APBNP 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM. PKS sepakat dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura.
"PKS berpendapat RUU APBNP 2012 pasal 7 ayat 6 tetap sehingga harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara Pasal 6 huruf a hanya bisa dimungkinkan jika kenaikan harga minyak dunia di atas 20 persen dan dihitung 90 hari sejak sekarang," jelas Sekretaris FPKS ini.
___________
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
